Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Memasuki tahun 2025, Indonesia menghadapi dinamika global yang kompleks: ketidakpastian ekonomi dunia, transisi energi, perkembangan digital, hingga isu geopolitik. Pemerintah telah merancang APBN 2025 sebagai pedoman fiskal yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan keberlanjutan.
Artikel ini akan membahas secara mendalam proyeksi APBN 2025, termasuk asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan dan belanja negara, defisit, pembiayaan, serta tantangan kebijakan fiskal di tahun mendatang.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2025
Pemerintah biasanya menetapkan sejumlah indikator makro sebagai dasar penyusunan APBN. Untuk tahun 2025, beberapa asumsi utama yang diproyeksikan antara lain:
- Pertumbuhan Ekonomi: diperkirakan berada di kisaran 5,1% – 5,5%, seiring dengan pemulihan konsumsi domestik, investasi, dan ekspor.
- Inflasi: dijaga pada level 2,5% – 3,5%, sebagai bagian dari stabilitas harga pangan dan energi.
- Nilai Tukar Rupiah: dipatok di kisaran Rp15.200 – Rp15.800 per USD, dengan mempertimbangkan dinamika global.
- Harga Minyak Indonesia (ICP): asumsi sekitar 70 – 80 USD per barel.
- Suku Bunga SUN 10 Tahun: diperkirakan 6,5% – 7,0%, mengikuti tren pasar keuangan global.
Asumsi ini penting karena akan menentukan arah penerimaan negara, belanja, serta besaran defisit.
Pendapatan Negara dalam APBN 2025
Pendapatan negara dalam APBN berasal dari tiga komponen utama:
1. Pajak
- Pajak Penghasilan (PPh): ditopang oleh kenaikan aktivitas ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): semakin besar kontribusinya seiring transformasi PPN menjadi VAT modern dengan basis yang lebih luas.
- Pajak Sektor Digital: diharapkan meningkat, seiring penetrasi ekonomi digital di Indonesia.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Dari sektor sumber daya alam (migas & nonmigas).
- Dividen BUMN.
- Royalti pertambangan dan kehutanan.
3. Hibah
Meskipun porsinya kecil, hibah internasional tetap menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pendapatan negara APBN 2025 tumbuh sekitar 8% – 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
Belanja Negara dalam APBN 2025
Belanja negara diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, serta perlindungan sosial. Fokus belanja APBN 2025 antara lain:
- Pendidikan dan SDM
- Alokasi minimal 20% APBN untuk pendidikan, mendukung peningkatan kualitas guru, kurikulum digital, dan beasiswa.
- Kesehatan
- Minimal 5% dari APBN digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk program BPJS, penanggulangan stunting, dan fasilitas kesehatan di daerah.
- Infrastruktur
- Pembangunan jalan tol, kereta api, transportasi publik, serta infrastruktur energi terbarukan.
- Perlindungan Sosial
- Program bantuan sosial, subsidi pangan, dan bantuan langsung tunai untuk menjaga daya beli masyarakat.
- Pertahanan dan Keamanan
- Peningkatan alokasi untuk modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
- Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Pembangunan infrastruktur dan layanan publik di IKN menjadi salah satu prioritas besar APBN 2025.
Defisit dan Pembiayaan APBN 2025
Pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB, sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
Sumber pembiayaan defisit:
- Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
- Pinjaman luar negeri (lebih selektif dan terbatas).
- Pemanfaatan dana investasi pemerintah (PIP, LPI, dll.).
Defisit diperkirakan sekitar 2,3% – 2,6% dari PDB, lebih rendah dibandingkan masa pandemi.
Tantangan APBN 2025
Beberapa tantangan utama yang dihadapi APBN tahun 2025:
- Ketidakpastian Global
- Fluktuasi harga komoditas dunia.
- Potensi perlambatan ekonomi global.
- Risiko geopolitik yang memengaruhi perdagangan internasional.
- Kebutuhan Investasi Besar
- Infrastruktur hijau dan transisi energi memerlukan pembiayaan yang sangat besar.
- Perluasan Basis Pajak
- Masih ada potensi pajak dari sektor digital, UMKM, dan informal yang belum optimal.
- Tekanan Subsidi Energi
- Fluktuasi harga minyak dunia bisa menekan APBN bila tidak diimbangi reformasi subsidi.
Strategi Pemerintah Menghadapi Tantangan
- Transformasi Perpajakan
- Peningkatan digitalisasi administrasi perpajakan.
- Perluasan pajak sektor digital dan ekonomi hijau.
- Efisiensi Belanja
- Fokus pada belanja produktif dan pengurangan program yang tumpang tindih.
- Penguatan Kerja Sama Swasta
- Skema Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur.
- Pengelolaan Utang yang Prudent
- Menjaga rasio utang tetap sehat di kisaran 38% – 40% dari PDB.
- Mendorong Investasi Asing
- Melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan stabilitas politik.
Prospek Ekonomi Indonesia dengan APBN 2025
Dengan arah kebijakan fiskal yang hati-hati dan reformasi yang berkelanjutan, APBN 2025 diharapkan:
- Menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%.
- Memperkuat daya saing melalui investasi di SDM dan infrastruktur.
- Mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan digital.
- Menjamin kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.
Kesimpulan
APBN 2025 merupakan fondasi penting bagi perjalanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Dengan strategi memperkuat pendapatan, mengefisienkan belanja, serta menjaga defisit di level aman, pemerintah berupaya memastikan stabilitas sekaligus akselerasi pembangunan nasional.
Bagi masyarakat dan dunia usaha, memahami arah kebijakan APBN menjadi kunci untuk mengambil keputusan investasi, bisnis, maupun konsumsi yang lebih tepat di tahun mendatang.