Langkah “Mendadak” dari Menteri Baru
Bayangkan: kamu membuka portal berita pagi itu, dan tiba-tiba muncul: “Menteri Purbaya Suntik Rp200 Triliun ke Bank BUMN”. Tepat satu bulan setelah pelantikan, kebijakan-kebijakan berani mulai bermunculan di Kementerian Keuangan. Dari restrukturisasi utang hingga efisiensi anggaran transfer ke daerah, Purbaya tak malu untuk bertindak cepat. Tapi apakah semua kebijakan itu berisiko? Mari kita bedah bersama.
Siapa Purbaya Yudhi Sadewa? Latar Belakang & Karier
- Purbaya Yudhi Sadewa lahir 7 Juli 1964 di Bogor. Wikipedia
- Ia adalah lulusan Teknik Elektro di ITB, kemudian melanjutkan ke bidang ekonomi (MSc & PhD) di Purdue University. Wikipedia
- Sebelum jadi Menteri Keuangan, ia menjabat Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020 hingga pengangkatannya sebagai menteri. Wikipedia
- Pada 8 September 2025, ia resmi dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet Prabowo Subianto. Wikipedia+2Reuters+2
Dengan latar belakang teknis dan ekonomi tersebut, publik menaruh harapan bahwa Purbaya akan membawa perspektif baru bagi kebijakan fiskal dan keuangan negara.
7 Kebijakan Terobosan Purbaya Sejak Menjabat
Berikut langkah-langkah paling mencolok yang telah diterapkan atau diumumkan Purbaya sejak menjadi Menkeu:
1. Suntikan Likuiditas ke Bank BUMN — Rp200 Triliun
Salah satu kebijakan paling awal adalah menyuntikkan dana sebesar Rp200 triliun ke bank-bank BUMN (Himbara) untuk memperkuat likuiditas. Tujuannya: mendorong penyaluran kredit sektor riil agar ekonomi bergerak. Media Indonesia
2. Penurunan Penerbitan Utang & Efisiensi Utang
Purbaya menyatakan bahwa penerbitan utang pemerintah ke depan akan dikurangi dan dipergunakan dengan lebih efisien, dengan memperkuat penerimaan negara terlebih dahulu. detikfinance
3. Tidak Naikkan Cukai Rokok untuk 2026
Untuk mendukung stabilitas industri tembakau, Purbaya memutuskan tidak menaikkan tarif cukai rokok untuk 2026. Langkah ini disambut positif sektor yang sempat tertekan di masa lalu. Media Indonesia
4. Perbaiki Sistem Coretax dengan Ahli Independen
Masalah teknis pada sistem perpajakan digital (Coretax) menjadi salah satu fokus. Purbaya membentuk tim ahli dari luar Kementerian Keuangan agar masalah dapat diselesaikan cepat — dalam target satu bulan sejak jabatan. Media Indonesia
5. Memangkas Transfer ke Daerah & Optimalisasi Anggaran Daerah
Dalam rapat dengan DPR tentang anggaran 2026, Purbaya mengusulkan pemangkasan transfer dana ke daerah (transfer pusat ke daerah) dari nilai sebelumnya. Ia menyebut bahwa meski nominal diturunkan, efektivitas dan output harus lebih diprioritaskan. Wikipedia+2Wikipedia+2
6. Evaluasi Program Bantuan & Alokasi Anggaran
Purbaya mengancam akan menarik dana program seperti “makanan gratis bergizi” jika evaluasi penggunaan anggarannya tidak optimal atau disalahgunakan. Wikipedia
7. Sikap Tegas vs Publik & Upaya Transparansi
Saat dilantik, Purbaya sempat menyentil tuntutan sosial “17+8” (isu publik) sebagai suara minoritas, dan kemudian meminta maaf setelah kritik publik. Ia mengaku masih “belajar” di posisi barunya dan berharap kebijakan pro-pertumbuhan dapat menghentikan gelombang protes. Reuters+2Wikipedia+2
Tantangan & Kritik Terhadap Kebijakan Purbaya
Ambisi Pro-Growth vs Disiplin Fiskal
Meski memiliki target pertumbuhan cepat, Purbaya harus menjaga agar defisit dan utang tidak tumbuh tak terkendali. Banyak pakar yang mempertanyakan apakah kebijakan ekspansif sejalan dengan prinsip fiskal yang sehat. Reuters+2Reuters+2
Reaksi Daerah & Pemangkasan Transfer
Beberapa kepala daerah mengkritik usulan pemangkasan transfer pusat, karena anggaran daerah seringkali bergantung pada dana transfer untuk operasional dasar. Ketegangan pusat–daerah pun mungkin meningkat.
Efektivitas Tim Ahli & Cepatnya Perbaikan Teknis
Masalah teknis seperti Coretax membutuhkan waktu dan debugging. Pembentukan tim ahli dalam satu bulan adalah target ambisius — kegagalan menyelesaikannya bisa mencederai kredibilitas.
Persepsi Publik & Kesalahan Komunikasi
Pernyataan awal yang menyebut tuntutan publik sebagai “minoritas” memunculkan kekhawatiran bahwa Purbaya kurang sensitif terhadap aspirasi rakyat. Ia harus menjaga komunikasi agar tak terkesan sombong atau meremehkan kritik.
Implikasi Bagi Ekonomi & Keuangan Negara
- Stimulus kredit & konsumsi melalui suntikan likuiditas bisa mempercepat pemulihan ekonomi.
- Utang dan defisit harus dikelola ketat agar tidak membebani generasi mendatang.
- Transfer & alokasi daerah yang lebih efektif dapat memperkecil pemborosan dan pembangunan yang timpang.
- Kredibilitas perpajakan & sistem digital (Coretax) akan diuji — keberhasilan perbaikan teknis menjadi kunci kepercayaan Wajib Pajak.
- Stabilitas politik & sosial bergantung pada bagaimana Purbaya menangani kritik publik dan memastikan kebijakan berpihak pada rakyat.
Kesimpulan
Menjadi Menteri Keuangan bukan tugas ringan, terutama menggantikan sosok seperti Sri Mulyani. Namun dalam waktu singkat, Purbaya Yudhi Sadewa telah meluncurkan sejumlah kebijakan berani: suntikan likuiditas Rp200T, efisiensi utang, tak naikkan cukai rokok, perbaikan Coretax, pemangkasan transfer daerah, peninjauan program bantuan, dan keterbukaan menyikapi kritik publik.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan niatnya untuk “aksi cepat” — tapi juga membuka ruang kerentanan. Tantangan utama terletak pada keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal, serta bagaimana ia membuktikan bahwa kebijakan teknisnya — terutama terkait Coretax dan pengelolaan anggaran — efektif dan berkelanjutan.