Serapan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis 2025
Pada akhir tahun anggaran 2025, pemerintah mencatat realisasi penyerapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai sekitar Rp51,5 triliun. Angka ini setara sekitar 72,5% dari total pagu yang ditetapkan dalam APBN 2025, yakni Rp71 triliun.
Program MBG merupakan salah satu inisiatif besar yang digagas untuk menjawab tantangan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Meskipun menyerap anggaran yang tidak kecil, penyerapan ini tetap berada di bawah target awal APBN, yang menunjukkan kompleksitas pelaksanaan proyek sosial berskala besar.
Anggaran MBG dan Sumbernya: Pajak sebagai Kontributor Utama
Sebagian besar anggaran MBG berasal dari kas negara yang pada gilirannya banyak dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Penerimaan pajak selama ini menjadi sumber utama pembiayaan APBN, dengan proporsi signifikan dibandingkan sumber lain seperti penerimaan non-pajak atau pinjaman.
Karena itu, realisasi anggaran MBG dapat dilihat sebagai salah satu bentuk alokasi dana publik yang berasal langsung dari kontribusi wajib pajak. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak diarahkan untuk program sosial dan kesehatan dasar. Namun di sisi lain, rendahnya serapan dibanding pagu bisa mencerminkan kesenjangan antara rencana anggaran dan realisasi di lapangan.
Manfaat yang Dirasakan Masyarakat
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa dari realisasi anggaran Rp51,5 triliun, sekitar Rp43,3 triliun langsung dirasakan oleh masyarakat melalui distribusi makanan bergizi. Distribusi ini dilaksanakan kepada masyarakat yang termasuk dalam kelompok target program MBG.
Program MBG telah dinikmati oleh lebih dari 56 juta penerima manfaat di seluruh provinsi Indonesia. Penerima manfaat program ini luas, meliputi anak sekolah, balita yang rentan terhadap malnutrisi, serta ibu hamil atau menyusui yang memerlukan dukungan gizi.
Target Nasional vs Realisasi di Lapangan
Target awal program MBG cukup ambisius: pemerintah menetapkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang di seluruh Indonesia. Namun hingga akhir 2025, realisasi program baru menjangkau sekitar 56,13 juta orang, atau sekitar 67,7% dari target tersebut.
Perbedaan antara target dan capaian ini menjadi perhatian karena walaupun program dapat menjangkau puluhan juta masyarakat, tetap masih jauh dari target awal. Pencapaian kurang dari 75% pagu anggaran dan target manfaat menunjukkan bahwa terdapat tantangan operasional dalam pelaksanaan program MBG.
Distribusi Anggaran dan Unit Pelayanan Gizi
Penyaluran MBG dilakukan melalui ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Terdapat lebih dari 19.000 unit SPPG yang aktif. SPPG melakukan pendistribusian makanan bergizi tersebut, melibatkan hampir 800 ribu tenaga kerja di berbagai wilayah.
Keberadaan unit pelayanan ini menjadi ujung tombak agar anggaran MBG benar-benar masuk kepada kelompok yang membutuhkan. Pengelolaan yang melibatkan banyak unit di lapangan otomatis membawa tantangan tersendiri. Seperti logistik, koordinasi regional, dan pengawasan kualitas makanan sesuai standar gizi.
Konteks Kebijakan Fiskal dan Pajak
Program MBG tidak terjadi di ruang hampa. Dalam kerangka kebijakan fiskal nasional, pemerintah sering menggunakan instrumen anggaran sebagai alat untuk kebijakan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan anggaran untuk program sosial seperti MBG turut mencerminkan perubahan prioritas anggaran, terutama di era pascapandemi dan tekanan ekonomi global.
Realisasi anggaran program MBG yang sebagian besar berasal dari pajak menimbulkan narasi bahwa penerimaan perpajakan bukan hanya soal penerimaan negara, tetapi juga soal redistribusi manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, tantangan dalam serapan anggaran juga menjadi PR besar bagi perencana dan pelaksana APBN agar program-program prioritas dapat berjalan lebih efektif.
Tantangan Operasional dan Struktural
Beberapa faktor yang kerap disebut sebagai penghambat serapan anggaran program besar seperti MBG antara lain:
- Distribusi logistik yang kompleks, terutama di wilayah terpencil
- Koordinasi antar lembaga pelaksana di daerah
- Standar kualitas gizi yang harus dipatuhi
- Penyesuaian target di tengah perubahan kondisi sosial ekonomi
Walaupun sukar diukur secara kuantitatif, faktor-faktor ini sering mencerminkan realitas implementasi program nasional yang berskala besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Potensi Dampak Jangka Panjang
Program MBG memiliki potensi dampak sosial yang cukup luas, terutama dalam hal penurunan angka malnutrisi dan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan produktivitas anak usia sekolah. Asupan gizi yang lebih baik sejak dini berdampak pada tumbuh kembang anak secara keseluruhan.
Namun dari sudut ekonomi, realisasi program yang tidak memenuhi target pagu dan target penerima manfaat menunjukkan bahwa kebijakan anggaran perlu terus dievaluasi agar potensi manfaatnya lebih maksimal. Pemerintah perlu memperkuat aspek perencanaan dan implementasi agar kedepannya serapan anggaran dan pencapaian manfaat bisa lebih tinggi lagi.
Kesimpulan
Serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sebagian besar anggarannya — sekitar Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu — dengan manfaat langsung bagi puluhan juta masyarakat. Meskipun begitu, realisasi ini belum sepenuhnya mencapai target awal yang direncanakan dalam APBN 2025.
Program ini memperlihatkan dinamika antara kebijakan fiskal, penerimaan pajak, dan pelaksanaan program sosial berskala nasional. Ke depan, evaluasi teknis dan strategis menjadi kunci agar program-program serupa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.