Apa yang Perlu Dipersiapkan?
Penerapan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai salah satu syarat bagi pihak lain yang menjadi kuasa wajib pajak menjadi salah satu perubahan penting dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026. Namun, pemerintah tidak langsung menerapkan ketentuan tersebut secara penuh.
Melalui aturan peralihan, pemerintah memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2026. Tujuannya adalah memberikan waktu bagi perusahaan maupun praktisi pajak untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan baru.
Lantas, apa yang dimaksud dengan masa transisi ini? Siapa yang masih dapat menjadi kuasa wajib pajak sebelum SKT diwajibkan? Berikut penjelasannya.
Apa Itu Masa Transisi SKT?
Masa transisi merupakan periode penyesuaian sebelum ketentuan SKT diterapkan secara penuh.
Selama periode tersebut, pihak yang belum memiliki SKT masih dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.
Kebijakan ini bertujuan agar perubahan regulasi tidak menghambat pelayanan perpajakan maupun aktivitas bisnis yang telah berjalan.
Hingga Kapan Masa Transisi Berlaku?
Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, masa transisi berlaku hingga 31 Desember 2026.
Artinya, mulai tahun berikutnya ketentuan mengenai SKT akan menjadi acuan utama bagi pihak lain yang ingin bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Oleh karena itu, perusahaan maupun praktisi pajak sebaiknya tidak menunggu hingga akhir masa transisi untuk mulai melakukan persiapan.
Siapa yang Masih Bisa Menjadi Kuasa Pajak Selama Masa Transisi?
Selama masa transisi, seseorang yang belum memiliki SKT masih dapat menjadi kuasa wajib pajak apabila memenuhi ketentuan kompetensi yang ditetapkan pemerintah.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Memiliki sertifikat brevet perpajakan sesuai ketentuan.
- Memiliki ijazah pendidikan formal perpajakan minimal Diploma III atau jenjang lain yang diakui.
- Memenuhi persyaratan administrasi lainnya sesuai PMK Nomor 44 Tahun 2026.
Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan tetap dapat menunjuk pegawai internal sebagai kuasa tanpa harus langsung memiliki SKT.
Mengapa Pemerintah Memberikan Masa Transisi?
Pemberlakuan regulasi baru tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Tidak semua perusahaan maupun praktisi pajak dapat memenuhi persyaratan baru dalam waktu singkat.
Melalui masa transisi, pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk mempersiapkan kompetensi, melengkapi dokumen, dan memahami prosedur yang akan berlaku setelah SKT diterapkan secara penuh.
Kebijakan ini juga membantu menjaga kelancaran administrasi perpajakan selama proses penyesuaian berlangsung.
Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan?
Bagi perusahaan, masa transisi sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap pegawai yang selama ini ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Identifikasi pegawai yang menjadi kuasa wajib pajak.
- Pastikan telah memenuhi persyaratan kompetensi.
- Pelajari ketentuan PMK Nomor 44 Tahun 2026.
- Pantau informasi terbaru mengenai mekanisme penerbitan SKT.
- Perbarui prosedur pemberian Surat Kuasa Khusus jika diperlukan.
Semakin cepat persiapan dilakukan, semakin kecil risiko kendala administrasi di kemudian hari.
Apa Dampaknya bagi Praktisi Pajak?
Bagi praktisi pajak non-konsultan, masa transisi merupakan kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum SKT menjadi persyaratan utama.
Selain memenuhi ketentuan yang berlaku, memahami perubahan regulasi sejak awal juga akan meningkatkan kepercayaan klien maupun perusahaan terhadap kompetensi yang dimiliki.
Dengan demikian, proses adaptasi dapat berlangsung lebih lancar ketika ketentuan baru diterapkan secara penuh.
Apakah Perlu Menunggu Hingga Akhir 2026?
Jawabannya tidak.
Walaupun masa transisi masih berlangsung, persiapan sebaiknya dilakukan sejak sekarang. Menunda hingga menjelang akhir 2026 justru berpotensi menimbulkan antrean proses administrasi atau keterlambatan dalam memenuhi persyaratan.
Persiapan lebih awal juga memberikan waktu yang cukup untuk memahami perubahan aturan tanpa mengganggu aktivitas operasional perusahaan.
Kesimpulan
Masa transisi hingga 31 Desember 2026 merupakan kesempatan bagi perusahaan dan praktisi pajak untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru mengenai SKT dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.
Selama periode tersebut, pihak yang belum memiliki SKT masih dapat menjadi kuasa wajib pajak apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun, masa transisi sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan persiapan sejak dini agar proses administrasi perpajakan tetap berjalan lancar ketika ketentuan SKT mulai diberlakukan secara penuh.