Perubahan regulasi perpajakan melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026 membuat istilah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) semakin sering dibahas. Banyak perusahaan, staf pajak, hingga praktisi perpajakan mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya SKT dan mengapa dokumen ini menjadi penting?
Bagi sebagian orang, SKT mungkin terdengar seperti persyaratan administrasi biasa. Namun, keberadaannya memiliki peran yang lebih besar, yaitu memastikan bahwa pihak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak memiliki kompetensi yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Lalu, apa itu SKT? Siapa yang wajib memilikinya? Dan bagaimana cara mempersiapkannya? Simak penjelasannya berikut.
Apa Itu SKT?
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Pihak Lain yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Melalui SKT, pemerintah memiliki data mengenai pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak maupun memenuhi kewajiban perpajakan.
Dengan kata lain, SKT menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan.
Mengapa SKT Diberlakukan?
Pemerintah tidak mewajibkan SKT tanpa alasan. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan ini.
Menjamin kompetensi kuasa pajak
Kuasa wajib pajak memiliki peran penting dalam berbagai proses administrasi perpajakan, mulai dari penyampaian dokumen hingga komunikasi dengan DJP.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa pihak yang menjadi kuasa memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan.
Memberikan kepastian hukum
Dengan adanya registrasi melalui SKT, identitas kuasa wajib pajak menjadi lebih jelas. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa maupun penyalahgunaan kewenangan.
Meningkatkan kualitas pelayanan
Kuasa yang memahami aturan perpajakan akan lebih mudah berkomunikasi dengan DJP. Dampaknya, proses administrasi menjadi lebih cepat dan risiko kesalahan dapat diminimalkan.
Siapa yang Wajib Memiliki SKT?
Tidak semua orang yang menjadi kuasa wajib pajak diwajibkan memiliki SKT.
Berdasarkan PMK 44 Tahun 2026, kewajiban ini ditujukan kepada Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Contohnya antara lain:
- Staf pajak perusahaan.
- Pegawai accounting atau finance.
- Tax specialist internal.
- Profesional non-konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa.
Sementara itu, konsultan pajak yang telah memiliki izin profesi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku atas izin tersebut.
Apa Saja Tugas Kuasa Pajak?
Kuasa pajak merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.
Beberapa tugas yang dapat dilakukan antara lain:
- Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- Mengajukan permohonan perpajakan.
- Menghadiri pembahasan dengan DJP.
- Menyampaikan dokumen perpajakan.
- Mewakili wajib pajak sesuai ruang lingkup Surat Kuasa Khusus.
Namun, kewenangan tersebut hanya berlaku sesuai dengan isi surat kuasa yang diberikan.
Bagaimana Masa Transisi SKT?
PMK 44 Tahun 2026 masih memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2026.
Selama periode tersebut, pihak yang belum memiliki SKT masih dapat menjadi kuasa apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki sertifikat brevet perpajakan atau ijazah pendidikan formal perpajakan sesuai ketentuan.
Meski demikian, masa transisi sebaiknya dimanfaatkan untuk mulai mempersiapkan SKT agar tidak mengalami kendala ketika aturan diterapkan secara penuh.
Apa Dampaknya bagi Perusahaan?
Perusahaan yang selama ini menunjuk pegawai internal sebagai kuasa wajib pajak perlu mulai melakukan evaluasi.
Pastikan pegawai yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan sesuai PMK 44 Tahun 2026. Langkah ini penting agar proses administrasi perpajakan tetap berjalan lancar setelah masa transisi berakhir.
Selain itu, perusahaan juga perlu memperbarui prosedur internal mengenai pemberian Surat Kuasa Khusus agar selaras dengan ketentuan terbaru.
Apa yang Perlu Dipersiapkan?
Agar lebih siap menghadapi perubahan regulasi, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan.
- Identifikasi siapa saja yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
- Pelajari ketentuan dalam PMK Nomor 44 Tahun 2026.
- Pastikan persyaratan kompetensi telah dipenuhi.
- Ikuti informasi terbaru dari DJP mengenai mekanisme penerbitan SKT.
- Siapkan dokumen pendukung sejak dini.
Persiapan lebih awal akan membantu perusahaan maupun praktisi pajak beradaptasi tanpa harus terburu-buru menjelang berakhirnya masa transisi.
Kesimpulan
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) merupakan salah satu perubahan penting yang diperkenalkan melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026. Dokumen ini menjadi bukti bahwa Pihak Lain telah terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Walaupun masih terdapat masa transisi hingga akhir 2026, perusahaan dan praktisi pajak sebaiknya mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. Dengan memahami fungsi SKT dan memenuhi persyaratan yang berlaku, proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan sesuai dengan regulasi.